Komisi I DPRD Lampung Dukung Gubernur Lakukan Isolasi Wilayah

0

BANDAR LAMPUNG — Komisi I DPRD Lampung merekomendasikan  Gubernur Lampung Arinal Dijunaidi segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bupati-walikota  se-Lampung guna mengatasi penyebaran virus Corona atau Covid-19. Jika kemudian Pemprov Lampung akan menempuh langkah isolasi wilayah atau lockdown terbatas, Komisi I akan mendukung.

“Rekomendasi Komisi I, kami mempersilakan gubernur untuk komunikasi dengan pihak terkait baik bupati/ walikota se- Lampung. Kami tidak merekomendasi untuk lockdown. Namun,  jika lockdown itu dinilai perlu, kami akan mendukungnya,” kata Ketua Komisi I Yozi Rizal ,Senin (30/3/2020) di ruang Komisi I DPRD Provinsi Lampung.

Yozi Rizal mengatakan ada empat  rekomendasi dari Komisi I terkait upaya pencegahan virus Corona dan sekarang sudah disampaikan pada pimpinan DPRD Lampung untuk disampaikan ke Gubernur Lampung.

Menurut Yozi Rizal, dengan banyaknya para perantau di Jakarta yang pulang kampung, maka pekerjaan Pemprov bersama Pemkab dan Pemkot makin berat.

“Kalau mereka sudah tiba di kampung halaman, harus ada datanya. Mereka harus mengikuti protokol kesehatan terkait pencegahan virus corona. Bukan untuk mengasingkan mereka, tetapi justru untuk memastikan kondisi kesehatannya dan melindung keluarga dan masyarakat lain,” kata Yozi Rizal.

Untuk itu, kata Yozi, Gubernur Lampung  harus bisa menggerakkan seluruh perangkat daerah dari bupati/walilkota melakan edukasi tentang pentingnya mengikuti protokol kesehatan bagi orang yang masuk ke wilayah Lampung.

“Selanjutnya Bupati/Walikota bisa meneruskan ke level kecamatan, kelurahan/desa/pekon dan RT. Sosialisasi tentang Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan, dan pasien positif virus corona harus diintensifkan dari tingkat provinsi hingga desa,” katanya.

Selain itu, kata Yozi Rizal, Gubernur dapat berkoordinasi segera dengan Kanwil Kemenkum HAM terkait orang yang masuk dan keluar dari dan ke Provinsi Lampung.

“Soal anggaran, Pemprov juga sudah menghitung-hitung sekitar Rp240 miliar. Bila perlu anggaran  bisa ditambah. Ini jika Lampung akan melakukan karantina wilayah,” kata politikus Partai Demokrat itu.

Mirzalie, anggota Komisi I DPRD Lampung,  mengatakan Pemprov Lampung harus segera membentuk gugus tugas yang dikepalai oleh seorang kepala daerah. Sejauh ini, kata Mirzalie, kepala penanganan virus corona di Lampung dikomandani Kepala Dinas Kesehatan Lampung.

“Dengan adanya gugus tugas itu diharapkan skema tugasnya jelas, anggaran yang diperlukan juga jelas. Sekarang ini baru asumsi semua. Harus terbentuk dulu gugus tugasnya dan harus terintegrasi.Apakah nanti akan karantina atau lockdown tergantung gugus tugasnya,” kata Mirzalie.

Mikdar Ilyas, Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, menyoroti rentannya wilayah Lampung ini terkait penyebaran corona karena menjadi wilayah perlintasan dari Jawa ke Sumatera.

“Kami berharap Gubernur Lampung agar secepatnya bertindak. Kami berharap rekomendasi ini mendapatkan tanggapan yang baik dari beliau,” ujarnya.

Selain itu, kata Mikdar Ilyas, alat pelindung diri (APD) harus lengkap.

“Bukan hanya untuk tenaga medis di rumah sakit, tetapi juga di tingkat puskesmas. Ini agar mereka bisa maksimal bekerja,” katanya.

Sosialisasi Perda Rembug Desa di Negaraharja Waykanan

0

Hari ini, Sabtu, 14 Maret 2020 saya melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik, di Desa Negaraharja, Pakuonratu, Waykanan.

Menurut saya sosialisasi Perda ini sangat penting agar masyarakat desa dan aparat hingga tingkat desa (kades, kepala pekon) paham tentang perlunya mengantisipasi konflik. Selain itu, warga desa juga diharapkan membangun kembali warisan budaya lokal yang sudah ada sejak zaman dulu kala, yakni rembug desa atau rembug pekon.

Perda ini juga penting karena Lampung termasuk daerah yang rawan konflik horizontal. Sejumlah konflik horizontal pernah terjadi di Lampung. Salah satu konflik terbesar dan memakan korban hingga ratusan orang adalah konflik di Lampung Selatan, beberapa tahun lalu.

Konflik horizontal yang tak kunjung bisa diselesaikan juga ada yang terjadi di Lampung. Misalnya, konflik horizontal yang dipicu perebutan lahan garapan di wilayah Register 45 Kabupaten Mesuji.

Potensi terjadinya konflik di masyarakat harus diantisipasi sedini mungkin dan tidak boleh dibiarkan membesar. Dengan demikian, konflik itu tidak akan membesar sehingga tidak menimbulkan kerugian baik material maupun jiwa.

Pencegahan potensi konflik dapat dilakukan melalui rembug desa jika potensi tersebut terjadi di tingkat desa. Jika konfliknya melibatkan dua kecamatan atau antar kabupaten maka rembugnya dilakukan di tingkat kecamatan dan provinsi.

Rembug desa/kecamatan/kabupaten dapat menjadi solus‎i tepat untuk meredam potensi terjadinya konflik.

Antisipasi potensi terjadinya konflik inilah yang menjadi landasan utama lahirnya Perda Provinsi Lampung Tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Lampung di masa mendatang.

Perda ini lahir karena konflik – konflik yang pernah terjadi sebelumnya dan ini yang ingin kami cegah sedini mungkin. Kita tidak ingin konflik terus terjadi di Lampung. Selain dampaknya akan luas, konflik juga membuat masyarakat tidak produktif. Perekonomian bisa terganggu.

Setiap pihak terkait wajib terlibat dalam meredam potensi konflik dan tidak boleh hanya berpangku tangan. Ada sanksi tegas bagi setiap aparat pemerintah/keamanan yang melakukan aksi pembiaran terhadap potensi terjadinya konflik.

Sanksinya diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung merujuk pada peraturan di atasnya. Contohnya, bagi ASN, ia dapat dipecat‎.

Alhamdulillah, sosialisasi Perda kali ini berlangsung lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada aparat desa, para undangan, dan warga masyarakat Desa Negaraharja, Pakuonratu, Waykanan.

Yozi Rizal

Insentif Direksi BPJS Rp 342,56 juta per Orang, Yozi Rizal: Ini Gila

0

BANDAR LAMPUNG — Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Demokrat, Yozi Rizal, menilai besarnya uang insentif jajaran direksi dan dewan pengawas Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bukan hanya cerminan kacaunya kelembagaan pemerintah. Menurut Yozi Rizal, insentif direksi BPJS per bulan yang sangat besar ketika BPJS Kesehatan sedang dirundung defisit adalah wujud kegilaan.

Menurut Yozi Rizal, semua lembaga baik itu badan usaha ataupun badan-badan sosial lainnya perlu menjadi perhatian bagi sesiapa saja pemangku kebijakan yang dapat melakukan penataan, penertiban dalam pemberian insentif kepada jajaran direksi, komisaris, dewan pengawasnya.

“Mereka berfoya-foya dengan insentif yang luar biasa besarnya Saya kira ini sebuah bentuk ‘kegilaan’ yang nyata. Ketika dengan label wajib menjadi anggota bagi semua warga negara, dibarengi dengan ancaman sanksi terhadap yang menunggak pembayaran iurannya; mereka menaikkan iuran sampai 100 persen. Itu dilakukan di tengah kondisi perekonomian massa rakyat yang sedang sulit,” kata Yozi Rizal, kepada Teraslampung.com,Selasa petang, 21 Januari 2020.

Yozi Rizal mengatakan, bukan rahasia umum rakyat kerap dipersulit untuk mendapat pelayanan kesehatan yang di-cover oleh BPJS.

“Bukan rahasia umum juga kalau si-sakit dibatasi waktu sakitnya; misal pasien A tidak boleh lebih dari 3 hari dirawat sehingga apabila sudah 3 hari dirawat, sembuh atau tidak si pasien harus dipulangkan atau dirujuk ke tempat lain,” katanya.

“Makin hari makin berkurang jenis penyakit yang boleh dicover oleh BPJS. ini jelas melenceng dari amanah konstitusi bahwa negara bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28 H ayat (1) UUD’45, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selain itu, kata Yozi Rizal, hal itu juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (2) UUD’ 45 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Sumber: Teraslampung.com

Dewan Minta Pemprov Lampung Perhatikan Badan Penghubung

0

JAKARTA — Badan Penghubung Provinsi Lampung di Pusat Pemerintahan yakni di Ibukota Negara, Jakarta merupakan etalase pemerintahan Provinsi Lampung di DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Lampung, Yozi Rizal saat melakukan sidak atau inspeksi mendadak di Kantor Badan Penghubung Provinsi Lampung/ Wisma Lampung di Jakarta, Rabu (22/1/2010), sebelum bertolak ke Kantor Komisi Penyiaran Indonesia di Jalan Juanda, Jakarta.

“Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta merupakan perwajahan utama Provinsi Lampung di Ibukota Negara, Jakarta. Sehingga menjadi etalase bagaimana persepsi rakyat Indonesia kepada Provinsi Lampung,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Yozi, Badan Pengubung Provinsi Lampung harus baik kualitas pelayanan, tampilan kantor, dan fasilitas yang disediakan.

“Bu Yuda Sukmarina, Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung, memaparkan kepada kami perihal parkir yang perlu untuk diperluas, kemudian kendaraan operasional yang perlu peremajaan, menjadi hal yang patut diperhatikan,” ungkap Yozi Rizal.

Yozi juga menjelaskan, bersama unsur Pimpinan dan Anggota Komisi 1 lainnya yang di Badan Anggaran yakni Mikdar Ilyas, Supriyadi Hamzah, dan  Azuwansyah, akan mendorong dukungan anggaran yang dibutuhkan.

Sementara, Mardani Umar, Wakil Ketua Komisi 1, menambahkan perihal pentingnya peningkatan tunjangan kinerja bagi pegawai yang bertugas di Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.

“Pertama, sebagai pihak yang terdepan dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan pihak terkait di Ibu Kota Jakarta maka peningkatan pelayanan menjadi yang utama. Peningkatan pelayanan diawali dari perhatian kepada kesejahteraan pegawai yang bertugas. Oleh karenanya kami di Komisi 1 mendorong adanya peningkatan tunjangan,” tambah Mardani.

Hal ini menurut Mardani, karena standar harga yang berlaku di Ibukota juga berbeda dengan di Lampung.

Menyambangi Kantor Kemendes, PDT, & Transmigrasi RI

0

Kami ingin  tahu kira-kira sejauh mana peran dan kebolehan dalam melakukan intervensi program dan anggaran oleh Pemprov dalam mendorong optimalisasi pengembangan SDM, peningkatan kesejahteraan, dan menjauhkan kemiskinan bagi massa rakyat di pedesaan.

Kita fokus pada isu terkait SDM utk menyelaraskan dengan bahasa mulut yang kerap disampaikan Mas Joko pada fase kedua kekuasaannya ini yang kebetulan pula kita bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Itulah alasan kita ke mari.

Oleh karena sahabat Abdul Halim Iskandar sedang ada kesibukan, Alhamdulillah Pak Wamen, kawan Budi Arie Setiadi berkenan menerima…

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin

0

Akhirnya tunai sudah sebulan penum shaum Ramadhan kita. Pada hari yang fitri ini, saya dan keluarga menyampaikan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua sahabat dan kerabat.

Semoga rahmat Allah SWT terus melimpah kepada kita di tahun-tahun mendatang dan kita masih diberi nikmat sehat dan rezeki untuk bisa menjemput Ramadhan dan Idul Fitri pada tahun depan.

Yozirizal dan Keluarga

Menangkan Prabowo-Sandi! Pilih Yozi Rizal!

0

“Karena kita sudah berikrar sebagai keluarga besar, mari kita angkat dua jari sebagai simbol perjuangan kita!” teriak salah satu rekan.

“Simbol dua jari ini, untuk menyesuaikan nomor urut nakanda Rio dan kakanda Yozirizal!” timpal rekan sahabat lain.

“Saya tak mengajak para sesepuh, pinisepuh, pakde/bukde, mas-mas dan mbak-mbak, serta adik-adik semua untuk memilih yang lai.Akan tetapi, jika ingin mengikuti Bang An, maka dia secara tegas menyatakan dukungan pada pasangan nomor urut dua,” kata adinda Agus pada saat sesi pengambilan gambar kemarin, 25 Maret 2019.

“Kami akan ikut Bang An!Prabowo-Sandi menang!” teriak mereka serempak.

Oke deh. Kalau begitu menangkan Prabowo-Sandi dan Yozirizal. Pilih nonor 2! Saya perlu dukungan suara banyak pada pemilu kali ini agar legitimasi saya saat duduk mewakili rakyat Way Kanan dan Lampung Utara lebih kuat.

Di antara kepungan sikap permisif yang membuat dukungan berubah hanya karena Rp 100 ribu-Rp 200 ribu, dukungan kalian teramat berharga. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih banyak.

Yozi Rizal 

Hadir, Silaturahmi, dan Pintu Rejeki

0

Kita hadir di banyak sudut, yang mungkin untuk dijangkau. Menyulut dan berbagi keriangan, menggugah kembali semangat kebersamaan dalam bingkai persaudaraan.

Insya Allah saya tidak hanya hadir menjelang pemilu demi merayu dukungan. Kehadiran berarti silaturahmi. Silaturahmi akan memperpanjang umur dan membukakan pintu-pintu rejeki.

Yozi Rizal

Mereka Pejuang Sesungguhnya

0

Tangan dan kaki saya hanya dua. Logistik juga tidak berlimpah. Maka, ketika menghadapi gelanggang pemilu saya punya banyak keterbatasan.

Saya misalnya tidak bisa menjangkau seluruh pelosok yang memungkinkan saya meraih banyak suara. Untunglah saya masih punya banyak kawan yang baik. Dengan semangat 45 mereka turun gelanggang: memasang alat peraga, turut membantu mempromosikan diri saya.

Alhasil, sering tanpa saya ketahui, tiba-tiba gambar wajah saya dengan jaket biru sudah terpampang di sudut jalan.

Hmmmm….semangat dan keriangan mereka membuat hati dan pikiran saya jadi tenang. Itu makin memantapkan saya dengan penuh bertarung dalam gelanggang. Merekalah petarung dan pejuang yang sesungguhnya.

Tabik!

Terima kasih.

Kamsia!

 

Rozi Rizal

Maaf untuk Saudara-Saudaraku yang Baik Hati

0

Saudaraku sekalian, di belahan lain dalam waktu yang hampir bersamaan ada juga panggilan untuk melata. Oleh karenanya, maafkan atas ketidakhadiranku, bercengkerama menikmati keriangan bersama.

Sahabat yang baik dan tidak sombong, melalui laman ini ku titipkan dokumentasi untuk membantu hati dan pikiranku mengingat akan gerak kalian dalam catatan sejarah kita…

Salam Takzim,

 

Yozi Rizal